DP2KB Kutai Timur Laporan Penurunan Angka Stunting dan Keluarga Berisiko

- Redaksi

Selasa, 5 November 2024 - 16:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Kutai Timur – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Timur, Achmad Junaidi, memberikan laporan terkait penurunan angka stunting di wilayahnya. Menurut Junaidi, data terbaru menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah anak yang mengalami stunting, yang sebelumnya tercatat sebanyak 1.801 kasus.

“Angka stunting kita sebelumnya mencapai 1.801 kasus. Sekarang sudah turun, meskipun belum fix, penurunannya sekitar 50 kasus. Ini adalah sebuah pencapaian yang signifikan,” ujar Junaidi dalam sambutannya. Meski demikian, dia menegaskan bahwa data ini akan terus diperbarui untuk memastikan keberlanjutan penurunan angka stunting.

Baca Juga :   Ketua Komisi D DPRD Kutim Soroti Masalah Kesehatan dan Pendidikan di Dapil III

Junaidi juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan penurunan stunting, khususnya dengan melibatkan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang siap turun ke lapangan dengan pembiayaan sesuai dengan syarat yang berlaku. “Kolaborasi dengan Baznas sangat penting, dan untuk yang di luar yang syari, kita akan bekerja sama dengan CSR perusahaan setempat yang siap terjun langsung ke lapangan,” tambahnya.

Baca Juga :   Bidang Perternakan DTPHP Kutai Timur Menyiapkan Bantuan Bibit Rumput Bagi Peternak Sapi

Selain itu, Junaidi menyampaikan bahwa penurunan juga terjadi pada jumlah keluarga berisiko stunting. Data awal menunjukkan sekitar 19.000 keluarga berisiko stunting, namun pada bulan Juni angka ini sudah turun menjadi sekitar 15.000, dan pada bulan September menjadi hanya sekitar 12.000 keluarga. “Ini merupakan penurunan yang signifikan, dan tata kelola data ini sangat penting agar bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Baca Juga :   Gaji Pemadam Kebakaran Baiknya Diperhatikan,Naikan Bila Perlu

Melalui data yang diperoleh dari Siga (Sistem Informasi Keluarga), yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Junaidi berharap upaya-upaya penurunan stunting ini terus berjalan dan bisa mengurangi masalah kesehatan yang berdampak pada perkembangan anak-anak di daerah tersebut. (Adv)

Berita Terkait

Mantan Kadis Ketahanan Pangan Kutim Jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek RPU
PGRI Sangatta Utara Gelar Sosialisasi Perlindungan Guru dan Konfercab, 127 Kepsek dan Guru Ikut Ambil Bagian
Ambulans Rp9 Miliar Jadi Sorotan, Pemkab Kutim Tegaskan Isu di Media Sosial Tidak Sesuai Fakta
Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans
DPMDes Kutai Timur Dorong Kerjasama Desa–Pihak Ketiga untuk Optimalkan Potensi Lokal
Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru