Sangatta – Banyaknya pejabat dan staff ASN pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang melakukan perjalanan dinas membuat beberapa fraksi DPRD mengomentari perihal tersebut.
Salah satunya datang dari fraksi Partai Amanat Keadilan Berkarya (AKB). Fraksi Amanat Keadilan Berkaya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta Pemkab Kutim mengurangi belanja perjalanan dinas yang tak penting. Anggaran sebaiknya difokuskan untuk program yang lebih penting untuk masyarakat.
Pandangan itu dibacakan Anggota Fraksi AKB Jimmi, saat menyampaikan Pandangan terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 di Gedung Utama DPRD Kutim, Kamis (09/11/2023).
Anggota DPRD Kutim Jimmi mengatakan alokasi belanja daerah harus di fokuskan pada hal-hal produktif. Jimmi sebagai Wakil Ketua Komisi C tersebut juga meminta pemkab kutim untuk tidak mengalokasi anggaran untuk perjalanan dinas yang tidak penting
“Terkait belanja daerah, Fraksi AKB meminta kepada Pemkab Kutim untuk dapat mengarahkan pembelanjaan pada hal-hal produktif seperti infrastruktur, pembangunan sektor rill, UMKM, peningkatan SDM melalui dunia Pendidikan. dan Kesehatan. Serta yang tidak kalah penting adalah pelayanan masyarakat” ucapnya.
.“Pemkab kutim harusnya mengurangi anggaran belanja dinas-dinas yang tidak penting juga untuk menghindari pandangan masyarakat bahwa perjalanan dinas hanya menghambur hamburkan uang,” tegas Jimmi.
Jimmi kembali ingatkan bahwa, masih banyak hal penting salah satunya dalam penyertaan modal bagi PDAM untuk pengembangan pelayanan.
“Mengingat bahwa air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dan salah satu indikator kesehatan masyarakat, Fraksi AKB meminta pemkab melakukan control penuh dan evaluasi terhadap jangkauan pelayanan air bersih maupun kualitas air dan pelayanan bagi masyarakat.” Ujarnya(adm2)
