Pemkab Kutim Tegaskan Penolakan Terhadap Usulan Perubahan Batas Wilayah Bontang

- Redaksi

Rabu, 6 November 2024 - 18:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Kutai Timur – Penolakan terhadap usulan perubahan batas wilayah yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terkait wilayah Kampung Sidrap telah resmi disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam oleh Pemkab Kutim yang menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk perubahan batas tersebut.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menjelaskan bahwa batas antara Bontang dan Kutim telah ditetapkan sejak tahun 2005 dan tidak ada masalah yang signifikan terkait hal ini. “Kami tidak melihat adanya permasalahan batas di sana,” ujar Trisno saat diwawancarai di kantor Bupati Kutim pada Rabu (6/11/2024).

Baca Juga :   Pemerintah Kutim Dorong Peserta MTQ Fokus Jaga Kesehatan dan Latihan Maksimal

Menurut Trisno, hasil kajian yang dilakukan oleh Pemkab Kutim menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut tidak mempermasalahkan batas wilayah yang ada. Masalah yang dihadapi masyarakat lebih berkaitan dengan isu sosial dan ekonomi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. “Kami lebih fokus pada perbaikan sosial ekonomi masyarakat, yang lebih mendesak untuk diperbaiki,” lanjutnya.

Baca Juga :   Dinas Perhubungan Kutim Lakukan Survei Lalu Lintas di Jalan Yos Sudarso

Setelah melalui pembahasan yang panjang, Pemkab Kutim dan DPRD Kutim sepakat untuk menolak usulan perubahan batas wilayah ini. Pemerintah daerah lebih memilih untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah perbatasan agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tanpa perlu merubah garis batas yang telah ditetapkan. Pemkab Kutim berkomitmen untuk terus memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut melalui program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Baca Juga :   Disdikbud Kutim Berikan Solusi Melalui Program Seragam Gratis untuk Siswa

Pemkab Kutim juga menegaskan bahwa keputusan ini tidak hanya untuk menjaga stabilitas administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah perbatasan berjalan dengan maksimal. (Adv)

Berita Terkait

Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kutim Bahas Perubahan Roster Kerja
Kutim Gelar Kampanye Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
DPRD Kaltim Desak Pemkot Balikpapan Siapkan Infrastruktur Hadapi Lonjakan Penduduk IKN
Baharuddin Demmu: Pengelolaan SDA Kaltim Harus Ramah Lingkungan dan Berkeadilan
Lemahnya Implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, DPRD Kaltim Angkat Suara
Ananda Emira Moeis: Database Pertanian Jadi Fondasi Ketahanan Pangan di Era IKN
Syarifatul Sya’diah Dorong Pemerataan Pendidikan di Pedalaman Berau
Yonavia Desak Perbaikan Jalan dan Akses Air Bersih di Kubar dan Mahulu

Berita Terkait

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:14 WITA

Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kutim Bahas Perubahan Roster Kerja

Rabu, 1 Januari 2025 - 17:11 WITA

Serikat Pekerja UKS KPCT Pama Site Sangatta, Gelar Kegiatan Mancing Mania Guna Sambut Tahun Baru 2025

Selasa, 24 Desember 2024 - 18:17 WITA

Polda Kaltim Periksa 9 Saksi Menyangkut Dugaan Pencabulan di Kota Balikpapan

Selasa, 17 Desember 2024 - 19:22 WITA

Kutim Gelar Kampanye Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting

Senin, 9 Desember 2024 - 23:15 WITA

Baharuddin Demmu: Pengelolaan SDA Kaltim Harus Ramah Lingkungan dan Berkeadilan

Senin, 9 Desember 2024 - 22:09 WITA

Lemahnya Implementasi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok, DPRD Kaltim Angkat Suara

Senin, 9 Desember 2024 - 21:18 WITA

Ananda Emira Moeis: Database Pertanian Jadi Fondasi Ketahanan Pangan di Era IKN

Senin, 9 Desember 2024 - 21:01 WITA

Syarifatul Sya’diah Dorong Pemerataan Pendidikan di Pedalaman Berau

Berita Terbaru

DPRD Kutim

Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kutim Bahas Perubahan Roster Kerja

Selasa, 4 Feb 2025 - 14:14 WITA

Opini

FENOMENA FEODALISME MENTAL DIKALANGAN MAHASISWA.

Kamis, 26 Des 2024 - 22:34 WITA