Kutai Timur – Kepala BPKAD Kutai Timur, Ade A. Yulkafilah, mengungkapkan bahwa pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2026 mengalami peningkatan signifikan. Semula diproyeksikan sebesar Rp4,8 triliun, namun naik menjadi Rp5,7 triliun pada tahap finalisasi. Peningkatan ini disebutnya tidak terlepas dari kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan pengawasan serta memastikan optimalisasi sumber pendapatan.
Ade menyampaikan apresiasi kepada tujuh fraksi DPRD Kutai Timur yaitu fraksi Golkar, PPP, PIR, Nasdem, PKS, Demokrat, Gelora Amanat Perjuangan, yang telah memberikan pandangan konstruktif terkait strategi peningkatan pendapatan. Menurutnya, kolaborasi tersebut mampu menghasilkan target yang realistis dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.
Ade juga menegaskan bahwa pemerintah akan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah. Belanja daerah, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, akan diarahkan agar lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ia menyebut bahwa masukan fraksi, seperti efisiensi belanja dan peningkatan transparansi, akan menjadi perhatian serius.
“Beberapa poin yang sering disampaikan oleh beberapa fraksi, hal tersebut menunjukkan agensi atau fokus fraksi terkait beberapa isu yang mesti kami perhatikan dengan bersama.
” kata Ade dalam sambutannya
Pemerintah daerah, berkomitmen menyeimbangkan pendapatan dan belanja secara proporsional agar pembangunan tahun 2026 berjalan efektif. Ade juga menyampaikan jika pemerintah menyambut baik pandangan fraksi DPRD Kabupaten Kutai Timur.
