Kutai Timur – Anggaran terbatas menjadi tantangan utama DPMDes Kutai Timur dalam menjalankan program kerjasama desa. Kabid Kerjasama Desa, Zainal Abidin, menyebut bahwa alokasi tahun depan hanya Rp 100 juta, jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1 miliar.
“Kalau normal lagi, tentu anggaran lebih besar. Tapi tahun depan cuma Rp 100 juta untuk tiga bidang kegiatan,” ujar Zainal. Dua kegiatan masing-masing mendapatkan 25 juta, dan satu kegiatan 50 juta.
Meski terbatas, Zainal menekankan pihaknya tetap akan mendampingi setiap proses kerjasama. Hal ini termasuk memfasilitasi MOU antara desa dan perusahaan, mendokumentasikan administrasi, serta memastikan manfaat program sampai ke masyarakat.
Menurut Zainal, kerjasama desa mencakup pengembangan potensi desa, pengelolaan dana CSR perusahaan, dan pendampingan pendidikan melalui program KKN mahasiswa. “Semua program ini bersifat non-APBN, sehingga koordinasi dengan pihak ketiga sangat penting agar kegiatan berjalan efektif,” kata Zainal.
Selain kendala anggaran, Zainal menyoroti perlunya sinkronisasi data antara DPMDes, perusahaan, dan desa. Ia merencanakan sosialisasi akhir November hingga awal Desember untuk memastikan seluruh dokumen kerjasama terdokumentasi dengan baik.
Dengan keterbatasan dana, pihaknya tetap optimis program kerjasama desa bisa berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mengembangkan ekonomi lokal melalui kerjasama desa dan pihak ketiga.
