Pemekaran 11 Desa Di Kutai Timur Terkendala Moratorium

- Redaksi

Kamis, 18 April 2024 - 17:27 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Pemekaran 11 desa di Kutai Timur (Kutim) yaitu Desa Jabdan, Desa Pinang Raya, Desa Bukit Pandan Jaya, Desa Sekurau Atas, Desa Tepian Raya, Desa Tepian Budaya, Desa Tepian Madani, Desa Miau Baru Utara, Desa Parianum, Desa Kerayaan Bilas, Desa Kelinjau Tengah mengalami penundaan yang disebabkan moratorium dan kode desa yang belum keluar dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemekaran desa ini diperlukan karena seiring waktu jumlah penduduk meningkat dan wilayah desa yang luas guna untuk mengefisiensikan pelayanan Pemerintahan Desa dalam Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Baca Juga :   PDAM Kutim Pastikan Distribusi Air Bersih Aman Saat Lebaran

Selain itu, dengan dimekarkan nya suatu desa bisa Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Meningkatkan daya saing Desa.

Sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh kemendagri mengatur tentang penghentian seluruh tahapan berkenaan dengan pemberian kode desa baik untuk yang baru maupun yang akan melakukan perubahan. Tentu saja ini mengharuskan warga di sebagian wilayah Kab. Kutim harus bersabar disetiap prosesnya.

Baca Juga :   Tak Hanya Pileg, Dukcapil Kutim Bakal Buka Pelayanan Saat Pilkada

Muhammad Rusdi Kepala bidang PKSBN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengatakan bahwa pemekaran desa ini terhalang beberapa kendala

“Cuma secara umum kita masih ada kode desa nya belum bisa dibuka karna masih ada moratorium dan setelah pilkada ini baru bisa, ini tinggal menunggu kode desanya dari Kemendagri.” Ungkapnya

Baca Juga :   Muslimat NU Diminta Berperan Aktif Mengisi Pembangunan Daerah

Terkendalanya proses pemekaran desa ini mengakibatkan anggaran desa persiapan masih ke desa induk karena desa persiapan belum bisa menerima anggara desa secara mandiri.

Sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh kemendagri mengatur tentang penghentian seluruh tahapan berkenaan dengan pemberian kode desa baik untuk yang baru maupun yang akan melakukan perubahan.

 

 

Berita Terkait

Kasmidi Bulang Kembalikan Formulir Ke PDI Dan Inginkan Berjuang Bersama PDI
Leni Berikan Dukungan Penuh untuk UMKM OSAKA, Binaan PT Pamapersada Nusantara
Bupati Kutim Hadiri Halal Bilhalal KKSS Dan Ingatkan Pentingnya Menyambung Talisilaturahmi
Kutim Terapkan Kebijakan Pajak Baru, Restoran dan Hotel Jadi Target Utama, Anjas Angkat Bicara
Gebiar Koperasi 2024: Diskop UMKM Kutim Dorong Digitalisasi Menuju Era Modern
A. Junaidi Dilantik Jadi Kepala Dinas PPKB Kutim, Namun Terus Berkomitment Lanjutkan Program Pembinaan PAUD
Bupati Lantik Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemkab Kutim
Program Beasiswa Stimulan Disdikbud Kutai Timur Berikan Dorongan Positif bagi Pendidikan

Berita Terkait

Rabu, 15 Mei 2024 - 22:13 WITA

Kasmidi Bulang Kembalikan Formulir Ke PDI Dan Inginkan Berjuang Bersama PDI

Selasa, 14 Mei 2024 - 11:05 WITA

Leni Berikan Dukungan Penuh untuk UMKM OSAKA, Binaan PT Pamapersada Nusantara

Sabtu, 11 Mei 2024 - 22:07 WITA

Bupati Kutim Hadiri Halal Bilhalal KKSS Dan Ingatkan Pentingnya Menyambung Talisilaturahmi

Jumat, 10 Mei 2024 - 22:17 WITA

Kutim Terapkan Kebijakan Pajak Baru, Restoran dan Hotel Jadi Target Utama, Anjas Angkat Bicara

Kamis, 9 Mei 2024 - 07:43 WITA

A. Junaidi Dilantik Jadi Kepala Dinas PPKB Kutim, Namun Terus Berkomitment Lanjutkan Program Pembinaan PAUD

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:26 WITA

Bupati Lantik Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemkab Kutim

Selasa, 7 Mei 2024 - 19:33 WITA

Program Beasiswa Stimulan Disdikbud Kutai Timur Berikan Dorongan Positif bagi Pendidikan

Selasa, 7 Mei 2024 - 19:32 WITA

Dinas Pendidikan Kutai Timur Integrasikan Bahasa Kutai dalam Kurikulum Sekolah Dasar

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!