Fuad Fakhruddin Desak Pemerintah Tegas Tangani Penjualan BBM Eceran yang Berisiko di Samarinda

- Redaksi

Senin, 25 November 2024 - 21:23 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin.

Loading

SAMARINDA – Polemik kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Samarinda kian menjadi perhatian, terutama dengan menjamurnya pedagang BBM eceran.

Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyoroti fenomena ini sebagai ancaman serius, tidak hanya terhadap ketersediaan BBM, tetapi juga terhadap keselamatan masyarakat.

Menurut Fuad, selain menyebabkan antrean panjang dan kelangkaan BBM, praktik penjualan BBM eceran juga meningkatkan risiko kecelakaan, seperti kebakaran.

“Keberadaan pedagang BBM eceran sering kali tidak memenuhi standar keamanan. Ini menimbulkan ancaman serius, baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Baca Juga :   Kuota Internet Sekolah Berubah Tahun 2025, Ronny Bonar Minta Penggunaan Diprioritaskan untuk Kegiatan Utama

Ia menjelaskan, penjualan BBM tanpa izin usaha melanggar regulasi yang telah dibuat pemerintah dan Pertamina.

“Pembelian BBM subsidi maupun non-subsidi sebenarnya sudah diatur agar tepat sasaran, tetapi praktik penjualan kembali oleh oknum masyarakat membuat sistem ini tidak berjalan optimal,” katanya.

Fuad juga mengkritisi adanya kerja sama ilegal antara petugas SPBU dengan pembeli yang membeli BBM dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Hal ini, menurutnya, semakin memperparah situasi.

Baca Juga :   Husni Fakhruddin Optimis IKN Masih Jadi Prioritas Presiden Prabowo

“Praktik ini menyebabkan stok BBM cepat habis di SPBU dan memicu kelangkaan yang merugikan masyarakat,” tambah politisi Gerindra ini.

Ia mendorong pemerintah setempat untuk lebih tegas menindak pedagang BBM eceran ilegal dengan melibatkan aparat penegak hukum.

“Langkah preventif sangat diperlukan, termasuk sosialisasi aturan yang lebih masif kepada masyarakat, pedagang, dan produsen. Pemerintah harus memastikan pengawasan dan penegakan aturan berjalan efektif,” tegas Fuad.

Baca Juga :   Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Salehuddin Minta Pemerintah Prioritaskan Sarpras Sekolah

Selain itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan pedagang BBM eceran yang tidak memenuhi standar keamanan.

“Jarak antar unit yang terlalu dekat, penyimpanan BBM yang sembarangan, dan ketidaksesuaian standar membuat situasi semakin rawan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” imbuhnya.

Dengan penindakan tegas dan pengawasan yang optimal, Fuad berharap kelangkaan BBM di Samarinda dapat diatasi sekaligus meminimalkan risiko bahaya yang ditimbulkan oleh penjualan BBM secara ilegal. (adv)

Berita Terkait

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans
Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim
Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya
Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Berita Terkait

Senin, 2 Maret 2026 - 19:20 WITA

Tepis Isu Salah, Pemkab Kutim Tegaskan Rp9 Miliar untuk Pengadaan 40 Ambulans

Rabu, 3 Desember 2025 - 10:09 WITA

RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan

Rabu, 3 Desember 2025 - 09:33 WITA

Bupati Bagikan Motor Operasional Untuk RT Teluk Lingga, Simbol Penguatan Akar Pemerintahan Kutim

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:01 WITA

Ketika Predator Sungai Bengalon Banyak Menelan Korban: Kutim Siap Bagun Penangkaran Buaya

Senin, 1 Desember 2025 - 03:50 WITA

Kutim Samakan Irama Pendidikan: BOSDA Kini Mengalir ke Madrasah, Tak Lagi Hanya Sekolah Negeri

Senin, 1 Desember 2025 - 03:45 WITA

Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN

Senin, 1 Desember 2025 - 03:39 WITA

Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas

Jumat, 28 November 2025 - 23:41 WITA

Disdukcapil Kutim Optimalkan Layanan e-KTP di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran

Berita Terbaru