Kutai Timur – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa setiap pengadaan aset desa harus mengacu pada prinsip TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan menggunakan produk dalam negeri.
“Pengadaan ini tetap mengacu pada prinsip keadilan dan pemerataan. Jangan sampai anggaran habis untuk hal yang kurang bermanfaat, misalnya membangun gapura, tetapi setiap komponen tujuan harus tetap dialokasikan secara proporsional,” ujar Basuni. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap penggunaan dana desa memiliki manfaat maksimal dan tepat sasaran.
Terkait tim pendamping yang bertugas di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, Basuni menjelaskan mekanisme pengupahannya. “Jalannya pendampingan di desa menggunakan APBDes. Namun, ketika tugas tersebut melekat sebagai tupoksi di kecamatan atau kabupaten, mereka tidak mendapatkan honor tambahan. Yang diberikan hanya jika ada kegiatan turun lapangan, berupa dana operasional dalam bentuk perjalanan dinas,” jelas Basuni.
Ia menambahkan bahwa sistem pendampingan ini penting agar program desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dapat berjalan efektif. “Pendamping bertugas sebagai katalisator antara kepala desa dengan RT, membantu memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan laporan yang dibuat desa akurat. Dengan sistem ini, pelaksanaan program dapat lebih transparan dan akuntabel,” pungkas Basuni.
Dengan mekanisme ini, Basuni berharap pengelolaan dana dan aset desa di Kutai Timur tetap sesuai aturan, memaksimalkan manfaat untuk masyarakat, serta memastikan pendampingan berjalan efektif tanpa menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah.
