Fraksi PPP DPRD Kutim: Keterpaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Sangat Penting

- Redaksi

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:43 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur, melalui juru bicaranya Fitriyani, menyatakan bahwa dalam pembangunan diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Hal ini merupakan upaya penyatuan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim.

Fitriyani menekankan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan umum yang dihadapi. Dengan adanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Baca Juga :   Sebanyak 200 Siswa SMP di Kutim Tak Dapat Masuk SMA/SMK Negeri di Sangatta

Menurut Fitriyani, penyatuan kebijakan pembangunan bukan hanya soal mengalokasikan anggaran, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap langkah pembangunan sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Kutim dapat terus ditingkatkan.

“Ya, dalam pembanguan memeng perlu keterpaduan dan singkronisasi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislative sebagai uoaya penyatuan kebijakan pembanguan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kutim, serta masalah – masalah dan tantangan umum yang harus di pecahkan,” pungkasnya.

Baca Juga :   Hari Santri Nasional Bertema “Jihad Santri Jayakan Negeri”

Harapan masyarakat sangat besar untuk Kutim maju. Maju dalam artian disegala hal, termasuk pemerataan pembangunan. Insfrastruktur yang menjadi dambaan yang sangat di tunggu-tunggu dan diharapkan mampu diwujudkan oleh pemerintah.

Ini benar- benar menjadi tugas utama pemerintah dalam wmujudkan program yang terarah agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berita Terkait

Masyarakat Sekitar Pasar Induk Minta DPRD Kutim Dapil II Pindahkan TPA
Legislator Kutim Uci Soroti Minimnya Perempuan di Bidang Politik
Gelar Rapat Kerja Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi D DPRD Kutim Minta Semua Program Bisa Terealisasi
Duduki Komisi D DPRD Kutim, Uci Berharap Jumlah Sekolah Dapat Bertambah di Sangatta Utara
Tak Ada Sanksi Pidana bagi Pelanggar, Dinilai Yan Sebagai Kelemahan Raperda Tibum yang Baru
Anggota DPRD Kutim Singgung Efektifitas Satpol PP, Yan: Hanya Ada di Sangatta, Gimana Mau Efektif?
Tanggapan Yan Ipui tentang Pemerataan Insentif Bagi Guru Sekolah Agama dan Negeri di Kutim
Ketua Komisi D DPRD Kutim Soroti Masalah Kesehatan dan Pendidikan di Dapil III

Berita Terkait

Jumat, 8 November 2024 - 18:58 WITA

Masyarakat Sekitar Pasar Induk Minta DPRD Kutim Dapil II Pindahkan TPA

Jumat, 8 November 2024 - 10:13 WITA

Legislator Kutim Uci Soroti Minimnya Perempuan di Bidang Politik

Kamis, 7 November 2024 - 19:07 WITA

Duduki Komisi D DPRD Kutim, Uci Berharap Jumlah Sekolah Dapat Bertambah di Sangatta Utara

Kamis, 7 November 2024 - 10:17 WITA

Tak Ada Sanksi Pidana bagi Pelanggar, Dinilai Yan Sebagai Kelemahan Raperda Tibum yang Baru

Rabu, 6 November 2024 - 17:48 WITA

Anggota DPRD Kutim Singgung Efektifitas Satpol PP, Yan: Hanya Ada di Sangatta, Gimana Mau Efektif?

Selasa, 5 November 2024 - 10:20 WITA

Tanggapan Yan Ipui tentang Pemerataan Insentif Bagi Guru Sekolah Agama dan Negeri di Kutim

Senin, 4 November 2024 - 22:09 WITA

Ketua Komisi D DPRD Kutim Soroti Masalah Kesehatan dan Pendidikan di Dapil III

Senin, 4 November 2024 - 21:36 WITA

Anggota Komisi D DPRD Kutim Soroti Merdeka Belajar Alami Kendala Luar Biasa di Daerah

Berita Terbaru

Legislator Kutim, Uci (dok: kaltimterkini)

DPRD Kutai Timur

Legislator Kutim Uci Soroti Minimnya Perempuan di Bidang Politik

Jumat, 8 Nov 2024 - 10:13 WITA