Sangatta – Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur, melalui juru bicaranya Fitriyani, menyatakan bahwa dalam pembangunan diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Hal ini merupakan upaya penyatuan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim.
Fitriyani menekankan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan umum yang dihadapi. Dengan adanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Menurut Fitriyani, penyatuan kebijakan pembangunan bukan hanya soal mengalokasikan anggaran, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap langkah pembangunan sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Kutim dapat terus ditingkatkan.
“Ya, dalam pembanguan memeng perlu keterpaduan dan singkronisasi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislative sebagai uoaya penyatuan kebijakan pembanguan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kutim, serta masalah – masalah dan tantangan umum yang harus di pecahkan,” pungkasnya.
Harapan masyarakat sangat besar untuk Kutim maju. Maju dalam artian disegala hal, termasuk pemerataan pembangunan. Insfrastruktur yang menjadi dambaan yang sangat di tunggu-tunggu dan diharapkan mampu diwujudkan oleh pemerintah.
Ini benar- benar menjadi tugas utama pemerintah dalam wmujudkan program yang terarah agar dapat dinikmati oleh masyarakat.
