SANGATTA – Plt Asisten Administrasi Umum (Admun) Didi Herdiansyah, yang mewakili Bupati Kutim, menyampaikan bahwa dari tujuh fraksi yang ada, terdapat beberapa pandangan umum yang menyoroti lambatnya penyerapan anggaran hingga triwulan ketiga, hanya mencapai 26,33 persen. Namun, secara umum semua fraksi menyatakan setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
Hal ini dikemukakan oleh Didi Herdiansyah setelah rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar pemerintah pada rancangan KUA dan PPAS TA 2023 di ruang sidang utama Kantor DPRD Kutim pada hari Jumat (4/8/2023).
“Tetapi secara umum semua fraksi menyatakan setuju apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten,” ujar Didi.
Masalah pembayaran kekurangan gaji TK2D, tunjangan P3K, dan pembayaran multiyear mendapat dukungan yang kuat dari lembaga legislatif. Beberapa fraksi juga meminta peningkatan SDM di setiap perangkat daerah, karena kurangnya kecekatan SDM menjadi salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran.
Percepatan pembangunan di setiap daerah, seperti pemasangan air bersih, penyelesaian pelabuhan, dan pengelolaan sampah, menjadi fokus penting dalam pandangan fraksi.
Didi mengakui bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan program-program tersebut tidak dapat diselesaikan. Salah satunya adalah penginputan data yang terlambat karena waktu yang terbatas dalam menggunakan SIPD. Akibatnya, beberapa program yang diharapkan oleh dewan tidak dapat diwujudkan.
“Akibatnya beberapa program yang diharapkan sejalan dengan keinginan dewan ini jadi tak terlaksana,” tutupnya (Adv)
