Ketua Komisi D DPRD Kutim: Sistem Zonasi PPDB Menyulitkan Masyarakat

- Redaksi

Rabu, 3 Juli 2024 - 22:25 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Loading

Sangatta – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan, mengkritik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dianggap menyulitkan masyarakat. Menurutnya, sistem ini hanya menguntungkan mereka yang masuk dalam zonasi, sementara bagi yang tidak, situasinya sangat sulit.

“Syukurlah bagi yang masuk dalam zonasi, sedangkan kami yang jauh ini sungguh sulit,” ujar Yan.

Yan menjelaskan bahwa dalam sistem zonasi, siswa yang berada dalam zonasi akan selalu diprioritaskan, sementara yang berada di luar zonasi tidak. Hal ini dianggap merugikan dan mencerminkan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang tinggal di luar zonasi. Biaya untuk akses jarak jauh juga menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa.

Baca Juga :   Hj.Hasna Berkomitmen Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Di Lingkup DPRD Kutim

“Ini tentu merugikan dan ini merupakan pola ketidakadilan. Mulai dari biaya untuk akses jarak jauh,” tambahnya.

Selain itu, Yan menyoroti bahwa siswa yang pintar sekalipun, jika berada di luar zonasi, tidak akan diprioritaskan. Ia mengusulkan agar para pengambil kebijakan mempertimbangkan kembali pola ini dan mencari solusi yang lebih adil.

“Kalau bisa, bagi pengambil kebijakan untuk memikirkan pola ini,” pungkas Yan.

Baca Juga :   Agusriansyah Ridwan Apresiasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas Prestasi WTP dalam Pengelolaan APBD 2023

Dengan kritik ini, diharapkan ada evaluasi dan perubahan dalam sistem zonasi PPDB agar lebih adil dan merata bagi seluruh siswa di Kutim, tanpa memandang zonasi tempat tinggal mereka.

Banyak sekali orang tua murid yang keluhkan tentang hal ini, sehingga walau agak sulit di terima terkait zonasi ini, diharapkan bisa di sosialisasikan atau diperbaiki lagi pola ini siapa tau bisa memberi masukan kepada pemerintah provinsi dan tembusan ke pusat agar ini bisa diperbaiki lagi. Kasihan anak-anak yang tidak mendapatkan sekolah.

Baca Juga :   Jimmy Minta Pemkab Kutai Timur Maksimalkan Proyek Multi Years Contract

Berita Terkait

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot
RT Jadi Radar Sosial Kutim: Bupati Minta Data Anak Tidak Sekolah Dilaporkan
Satpol PP Kutim Tak Punya Kewenangan Untuk Penegakan Kedisiplinan ASN
Tiga Lembaga, Satu Misi: Cara Baru Satpol PP Kutim Menata Kota Lewat Kolaborasi Lintas Dinas
Joni Abdi Setia: Pekerjaan PU Skala Besar, Isu Penumpukan Proyek Tidak Benar
Disdukcapil Kutim Terapkan Reward Punishment untuk Tingkatkan Disiplin dan Layani Difabel Lewat Loket Khusus
Disdukcapil Kutim Kawal Verifikasi Isbat Nikah di Teluk Pandan
Fraksi PPP: “RPJMD Tanpa Kepemimpinan Sekda Akan Jadi Dokumen Indah Tanpa Jejak”

Berita Terkait

Rabu, 3 Desember 2025 - 20:57 WITA

DPMDes Kutai Timur Dorong Kerjasama Desa–Pihak Ketiga untuk Optimalkan Potensi Lokal

Selasa, 2 Desember 2025 - 20:54 WITA

Sosialisasi Kerjasama Desa Jadi Fokus DPMDes Kutai Timur

Senin, 1 Desember 2025 - 20:53 WITA

Efektivitas Program Kerjasama Desa DPMDes Kutai Timur Tetap Digenjot Meski Anggaran Terbatas

Senin, 1 Desember 2025 - 20:47 WITA

Kerjasama Desa di Kutai Timur Didorong untuk Tingkatkan Ekonomi Rakyat

Minggu, 30 November 2025 - 20:44 WITA

Contoh Kerjasama Desa: Listrik Desa Lomtesak Disuplai ke Lombentuk

Sabtu, 29 November 2025 - 22:48 WITA

Dukungan Internet dan Seragam Gratis untuk Siswa di Kutai Timur

Sabtu, 29 November 2025 - 20:38 WITA

Zainal Abidin, Hambatan Administrasi Jadi Tantangan DPMDes Kutai Timur dalam Kerjasama Desa

Sabtu, 29 November 2025 - 20:33 WITA

DPMDes Kutai Timur Rencanakan Sosialisasi Tata Cara Kerjasama Desa

Berita Terbaru

Advertorial

Pemerintah Kutim Susun Peta Digital untuk Tutup Blank Spot

Rabu, 3 Des 2025 - 10:17 WITA